Pentingnya Knowledge Management di Pemerintahan

Globalisasi merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Di dalam format ini, proses interaksi dan komunikasi antar negara-negara di dunia akan jauh lebih intens dibandingkan dengan apa yang selama ini pernah terjadi. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa globalisasi telah membuka isolasi batasan antar negara yang selama ini berlaku, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang merupakan akibat sedemikian cepat dan akurat-nya informasi mengalir dari satu tempat ke tempat lain.

Transformasi dibidang Teknik Informasi telah menciptakan perubahan nilai-nilai kerja, dimana para sumberdaya manusia tidak hanya dianggap memproduksi hasil, tetapi memiliki pengetahuan yang layak untuk dihargai. Kemunculan para knowledge workers menimbulkan pergeseran dalam hal spesifikasi spesialisasi/keahlian, sehingga penilaian terhadap kinerja remunerasi mereka berbeda dengan layaknya SDM yang sekedar menjalankan proses.

Dari segi manajemen, kita beralih dari people management ke knowledge management, sedangkan dari segi teknologi, telah banyak intelligent system yang digunakan seperti robotik, sistem pakar, agent system, dan lain-lain. Dibentuknya corporate memory yang bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja yang diberi izin. Serta dari segi budaya, knowledge sharing culture sangat diharapkan untuk bisa direalisasikan dengan baik. Tentunya hal ini berhubungan erat dengan reward system.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah suatu bidang baru yang sangat popular belakangan ini yang merupakan perkawinan antara ilmu komputer dan manajemen. Manajemen pengetahuan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyebaran, serta pemeliharaan pengetahuan dari suatu organisasi. Dalam proses ini, manajemen pengetahuan berhubungan erat dengan memori organisasi sebagai gudang pengetahuan.

Oleh karena itu, peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak dapat pula dilepaskan dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan trend hubungan antar negara dan antar anggota masyarakatnya di era-era mendatang.

Di negara-negara maju, hasil dari pemanfaatan teknologi digital (Electronic Digital Services) telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang baru, yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government (E-Government). Berbagai definisi yang ada mengenai E-Government (tergantung dari negara yang bersangkutan) memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya yang terlampau birokratis, menjadi mekanisme hubungan interaksi yang jauh lebih bersahabat.

Dalam konteks Indonesia yang tengah melakukan proses transformasi atau populer dengan istilah ‘Reformasi‘, diantaranya muncul tuntutan untuk segera mewujudkan Good Governance atau kepemerintahan yang baik, yang amanah, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang amanah adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh liberalisasi dan globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya di respon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan yang amanah, Good Governance and Clean Government.

Berdasarkan kepentingan tersebut maka pemanfaatan media secara inovatif akan menjadi jembatan komunikasi yang sanggup mengajak masyarakat menyampaikan aspirasinya dan merasakan nikmatnya berdemokrasi. E-Government diharapkan tidak menjadi produk pemerintah dengan pemerintah dengan persepsi minus di mata masyarakat, untuk itu pula maka dibutuhkan pembentukan media pendukung lainnya agar tercipta rangkaian media yang dapat membangun iklim keterbukaan yang sebenarnya.

Bertolak dari itu maka dirasakan sangat perlu bagi departemen-departemen yang ada di pemerintahan untuk dapat menerapkan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dalam Upaya Implementasi Konsep E-Government, sehingga dapat terwujud transfaransi terhadap masyarakat, layanan yang cepat, (faster), baik (better), dan murah (cheaper).